Archive for the ‘PAUD’ Category
PERESMIAN PAUD AL MADINAH RENGAT
Posted on: Juli 8, 2009
sumber: http://riaupos.com/main/index.php?mib=berita.detail&id=16811
Rabu, 08 Juli 2009 , 08:04:00
Prioritaskan Pendidikan Keagamaan
RENGAT (RP) – Ketua Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Indragiri Hulu Hj Henny Herawati Mujtahid mengatakan, program PAUD merupakan pendidikan paling dasar bagi pertumbuhan anak, yang lebih difokuskan pada pembentukan moral keagamaan anak.
Pendidikan terhadap anak usia dini merupakan masa emas. Namun pendidikan dini itu harus dibarengi dengan pendidikan sosial dan pengembangan kemampuan anak dalam berbahasa, di antaranya bahasa Inggris dan Arab, serta kemampuan fisik dan etika. ‘’Salah satu programnya ialah dengan metode yang mudah dicerna oleh anak, seperti bermain dan belajar,’’ jelas Hj Henny pada acara peresmian PAUD Islam Terpadu Al-Madinah yang berada di Jalan Azki Aris Rengat, Selasa (7/7).
Pada acara itu juga hadir Bupati Inhu yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Inhu H Mazuar Peri SH MM, Camat Rengat yang diwakili Sekcam Amin Suardi, Pengurus GOPTKI Inhu Hj Artini Razmara, Penggerak PKK, Forum PAUD Inhu, pengelola PAUD Al-Madinah Hj Marfuah serta tokoh masyarakat. Hj Henny Mujthaid berharap, dalam pelaksanaannya, pengelola PAUD dan majelis guru bisa menjalin koordinasi yang baik demi kemajuan PAUD di Inhu.
Di PAUD Islam Terpadu Al-Madinah Rengat ini, terdiri dari satu komplek dengan Taman Kanak-kanak Al-Madinatun. Untuk PAUD sendiri terdiri dari tiga program di antaranya Playgroup Al- Madinah, Pentipan Arafah dan Posyandu/BKB Musdalifah. Sedangkan TK Islam Terpadu Al Madinah membuka sejumlah materi di antaranya Bahasa Inggris dan Iqroq.
Kadisdik H Mazuar Peri mengatakan, keberadaan PAUD dengan bermacam bentuk seperti playgroup, kelompok belajar dan sejenisnya itu kini tengah menjadi trend di daerah perkotaan, yang kebanyakan dibentuk oleh pihak swasta dan masyarakat. ‘’Meskipun PAUD Al-Madinah ini belum secara khusus difasilitasi oleh Pemda, namun tetap senantiasa diberikan dukungan agar PAUD yang diselenggarakan masyarakat bisa berkembang,’’ ucap dia.
Harapan untuk memajukan keberadaan PAUD di Inhu juga diharapkan dari Forum PAUD yang baru baru ini terbentuk. Sehingga melalui program dan kurikulum yang dibuat, peran Forum PAUD sangat menentukan kelangsungan PAUD untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini, serta menanamkan iman dan taqwa terhadap anak.
Sebelumnya pengelola PAUD Al Madinah Hj Raja Marfuah mengungkapkan, pembentukan PAUD tersebut salah satunya ialah guna menunjang visi dan misi Pemkab Inhu, terutama dalam bidang peningkatan SDM. Untuk itu dalam pelaksanaannya, PAUD Al Madinah memberikan pendidikan terhadap anak, mulai dari pendidikan umum, agama, bahasa dan keterampilan dasar. Hal itu supaya anak pra sekolah memiliki pengetahuan dasar.(fat)
BERITA PAUD
Posted on: Juli 2, 2009
sumber: PNFI.depdiknas.go.id
Iklan Pendidikan Gratis Susahkan Guru PAUD
Selasa, 26 Mei 2009 13:03 WIB 0 Komentar
DENPASAR–MI: Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau Himpaudi Kota Denpasar, Ida Ayu Wedawati mengemukakan, iklan pendidikan gratis di sejumlah stasiun televisi saat ini cenderung menyusahkan guru PAUD.
“Kami ini diprotes oleh masyarakat karena masih menarik uang dari orang tua. Kalau seperti itu, kan susah kami. Lembaga PAUD ini banyak dikelola sendiri atau yayasan tanpa bantaun dari pemerintah,” katanya saat ditemui di kawasan Sanur, Kota Denpasar, Selasa (26/5).
Kepala Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Werdhi Kumara, Sanur Kauh, Denpasar Selatan yang juga Wakil Ketua Himpaudi Provinsi Bali itu mengemukakan, pengelola pendidikan anak-anak yang tergolong ‘usia emas’ itu tidak mungkin tidak memungut dana dari orang tua.
“Untuk biaya operasional sekolah dan honor guru, kalau tidak menarik dana dari orang tua, dari mana lagi. Orang tua banyak protes setelah melihat iklan TV itu. Saya bilang pada orang tua, tanya ke TV-nya saja,” kata lulusan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu.
Menurut dia, seharusnya di iklan itu dicantumkan secara jelas bahwa yang digratiskan adalah pendidikn formal dari SD hingga SMP atau yang dikenal dengan wajib belajar (wajar) sembilan tahun.
“Kalau tidak dicantumkan secara jelas seperti itu, maka iklan gratis tersebut sama saja dengan membodohi masyarakat. Jangan bodohi masyarakat dengan iklan. Antara iklan di TV dengan kenyataan di masyarakat itu memang beda,” katanya.
Selain iklan gratis, katanya, para orang tua juga tidak sedikit yang bertanya mengenai dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang juga sering muncul di media, khususnya televisi. Padahal BOS hanya diperuntukkan untuk pendidikan formal, sedangkan PAUD tidak ada.
“Ini kenyataan yang terjadi. Padahal seharusnya, lembaga PAUD ini lebih diperhatikan karena merupakan pendidikan yang sangat dasar untuk membentuk anak. Anak usia PAUD, 0-6 tahun ini adalah usia emas yang harus mendapatkan perhatian,” ujarnya. (Ant/OL-04)
BERITA PAUD
Posted on: Juli 2, 2009
Pengajar PAUD Honornya Rp 50 Ribu Sebulan
07/03/2007 – 12:48:03 | Read 2,544 Time(s)
“” Sulit dipercaya! Ternyata masih ada pengajar PAUD yang berhonor Rp 50 ribu sebulan. Tengok saja ke desa-desa di Jawa Tengah…. “”
Sulit dipercaya! Ternyata masih ada pengajar PAUD yang berhonor Rp 50 ribu sebulan. Tengok saja ke desa-desa di Jawa Tengah. Di sana, para pengajar PAUD, paling tinggi menerima honor Rp 100 ribu per bulan. Bahkan ada yang hanya menerima Rp 50 ribu sebulan. Padahal semua orang tahu beban tugas mereka cukup berat.
artikel0703033.gifKenyataan tersebut tentu cukup memprihatinkan. Jumlah nominal tersebut tentu mengenaskan dan tidak sebanding dengan dedikasi yang mereka berikan. Untuk menjaga program PAUD di Jawa Tengah, Himpaudi mengeluarkan imbauan pemkab/pemkot dapat memberikan bobot perhatian lebih dengan meningkatkan kesejahteraan para tenaga pengajar PAUD.
Pada 2006 lalu program PAUD di Jateng menerima kucuran dana dari APBN sebesar Rp 6,6 miliar serta dari Pemprov senilai Rp 3,6 miliar. Namun, mengingat wilayah cakupannya yang luas, dana tersebut tetap saja terasa kecil, katanya.
Penanggung Jawab PAUD Provinsi Jawa Tengah Joko Hartanto mengantakan, sejak pertama kali diperkenalkan hingga sekarang, perkembangan PAUD di Jateng sudah makin mantap.
Banyak daerah dengan dukungan pemkab/pemkot setempat beramai-ramai mendirikan lembaga PAUD. Hingga akhir 2006 lalu, di Jateng tercatat sudah berdiri sekitar 2.171 lembaga PAUD.
Miskin Kreativitas
artikel0703034.gifKesejahteraan yang rendah ternyata membawa dampak negatif pada banyak hal. Sebut saja kreativitas guru.
Kini cukup santer keluhan bahwa pengajar PAUD di daerah ini miskin kreativitas. Kenyataan inilah yang menjadi kendala program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Jawa Tengah. Akibatnya tentu bisa diduga: program PAUD belum terpacu.
Kendala itu terrutama dijumpai di desa-desa. Cukup banyak pengjajar yang mengalami krisis kreativitas. Padahal di sana, potensi anak usia dininya tinggi.
Kondisi yang memilukan,” ujar Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Jawa Tengah, Nila Kusumaningtyas. Namun, katanya betapa pun kondisinya demikian, tapi tapi harus tetap disemangati. Pasalnya PAUD merupakan program nasional yang sangat strategis, khususnya dalam pembangun SDM berkualitas di masa depan.
Karena miskin kreativitas itulah para tenaga pengajar pun sering terjebak pada pola pembelajaran klasikal. Artinya pengajar cenderung menempuh jalan pintas dengan menekan anak agar bisa selekasnya menguasai calistung (baca, tulis, dan berhitung).
Padahal cara semacam itu dapat mengekang atau bahkan menjerumuskan anak. Kata Nila, dengan pola klasikal, anak-anak cenderung mengalami kebosanan atau kejenuhan dalam belajar manakala mereka kelak sudah duduk di bangku kelas tiga sekolah dasar (SD).
Mengubah pola klasikal dalam pembelajaran di lembaga PAUD memang tidak gampang. Karena itu, untuk memacu kreativitas di kalangan pengajar, pihaknya kini rutin menggelar program-program pelatihan bekerja sama dengan masing-masing pemkab/pemkot se- Jateng.
Pelatihan seperti ini sudah sangat mendesak, mengingat kebanyakan tenaga pengajar di lembaga PAUD hanya berijazah SMA, kata dia.
Tentu saja kelemahan pengajar tersebut bisa ditimpakan semuanya pada mereka program tersebut lambat karena tingkat kesejahteraan para pengajarnya masih di bawah standar. Kondisi ini diperburuk dengan belum adanya wadah yang secara spesifik memberikan perlindungan dan pembinaan bagi tenaga pendidik PAUD jalur pendidikan nonformal (PNF).
Penulis: wartaplus
BERITA PAUD
Posted on: Juli 2, 2009
sumber: http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=42880
Insentif Tenaga Pendidik PAUD Belum Cair
By redaksi
Jumat, 12-Juni-2009, 07:47:00 53 clicks Send this story to a friend Printable Version
SERANG – Dana insentif dari pemerintah pusat yang akan diberikan kepada 309 dari 524 tenaga pendidik untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Serang belum cair. Dana insentif ini Rp 1,2 juta per tahun per orang.
Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Kota Serang Imas Farida mengatakan, tahun ini pihaknya mengajukan 309 tenaga pendidik PAUD ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dana insentif. “Tapi sampai sekarang, dana tersebut belum cair. Dana intensif itu dari pemerintah pusat. Sedangkan dana dari Pemkot Serang belum ada,” ulas Imas di sela-sela acara Pelepasan Anak Didik PAUD tahun ajaran 2008/2009 se Kota Serang di lobi Puspemkot Serang, Kamis (11/6) pagi.
Pelepasan sekitar 1.300 anak didik dari 96 lembaga pendidikan PAUD di Kota Serang itu juga dihadiri Walikota Serang Bunyamin beserta istrinya, Dharmawati. Selain itu, Asda III Pemkot Serang Mulyana, Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Hafidi ZA, Pembina PAUD Kota Serang Ade Rossi Chaerunissa, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Serang dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Serang.
Saat ini, tenaga pendidik PAUD hanya menerima honor dari lembaga PAUD tempat mengajar. Besar honornya berbeda, tergantung dari lembaga PAUD yang bersangkutan. “Saya berharap para tenaga pendidik PAUD dapat ikhlas menjalankan tugas mereka tanpa melihat honor,” tuturnya.
Ia mengatakan, minat orang tua untuk menyekolahkan anak mereka di PAUD semakin meningkat. Hal itu dapat terlihat dari bertambahnya jumlah lembaga PAUD di Kota Serang yang tadinya 62 lembaga menjadi 139 lembaga. Biaya pendidikan PAUD juga berbeda-beda tergantung dari letak daerah.
Kata dia, jika anak usia 1 sampai 5 tahun tidak diikutsertakan dalam PAUD karena menurutnya usia tersebut adalah masa yang disebut dengan masa golden age yaitu masa-masa mencontoh dan mencerna, “Sayang sekali jika anak usia golden age ini tidak ikut PAUD,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Bunyamin mengatakan, PAUD sangat penting bagi masa depan anak. Hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan orang tua. “Mari kita sepakati untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas dan berkepribadian baik. Jangan sayang melakukan sesuatu untuk anak,” lanjutnya.
Kata dia, yang tidak kalah penting, anak yang berusia di bawah lima tahun seharusnya diberikan pendidikan, pengetahuan dan pembinaan.
Beberapa prosesi dilakukan seperti proses pemberian ikatan bunga dan pengalungan bunga oleh peserta didik kepada Bunyamin, disusul dengan penampilan tari, marchingband, dan foto bersama. (cr-2)
Posted on: Juli 2, 2009
PAUD Digerojok Dana Pembinaan
Wednesday, 17 June 2009 12:07
BATU-Pengajar dan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Batu semakin diperhatikan. Bulan depan, anggaran pembinaan kelembagaan PAUD sebesar Rp 5 juta per lembaga dicairkan. Sedangkan alokasi anggaran peningkatan mutu guru PAUD sejumlah Rp 100 juta sudah siap cair.
Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Dinas Pendidikan, Mariaji menjelaskan, dana pembinaan kelembagaan PAUD sebesar Rp 5 juta dianggarkan oleh APBD Provinsi Jawa Timur. Anggaran penguatan lembaga itu digunakan untuk pengadaan berbagai sarana penunjang. Seperti alat permainan edukasi hingga perbaikan administrasi lembaga PAUD.
“Dari 89 lembaga PAUD di Kota Batu, tahun ini terdapat 28 lembaga PAUD yang mendapat bantuan penguatan lembaga. Bulan Juli depan, dananya sudah bisa dicairkan,’’ jelasnya disela-sela pelantikan Forum Pemerhati Pendidikan Anak Usia Dini dan pengurus Himpaudi Kota Batu di Bina Praja, kemarin.
Dipaparkan, bantuan dana penguatan lembaga itu diberikan secara bergiliran kepada semua lembaga PAUD yang ada di Kota Batu.Bila Pemprov Jatim memberi bantuan dana penguatan lembaga, Pemkot Batu mengalokasikan anggaran peningkatan mutu guru PAUD. Tahun ini, melalui APBD Kota Batu, dialokasikan anggaran sebesar Rp 100 juta untuk peningkatan mutu guru.
“Bentuk peningkatan mutu guru seperti pelatihan dan berbagai kursus-kursus yang diberikan kepada guru PAUD. Alokasi anggarannya sudah ada dan menunggu usulan kegiatan,” paparnya. Saat ini dari 89 PAUD di Kota Batu, terdapat 297 guru. Jumlah peserta didik yang belajar di PAUD sebanyak 1800 murid. Mereka terdiri dari anak usia dua hingga empat tahun.
Sementara itu, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko melantik pengurus Forum Pemerhati, Pendidikan Anak Usia Dini Kota Batu periode tahun 2009-2013, kemarin. Forum ini diketuai Ketua TP PKK, Dewanti Rumpoko. Bersamaan itu dilantik pula pengurus Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (Himpaudi) periode 2009-2013 dengan ketuanya Taufik Abdul Rauf. (van/nug)
BERITA PAUD (3)
Posted on: Juli 2, 2009
sumber:http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=60937
[ Selasa, 27 Januari 2009 ]
Syarat Pendirian PAUD Diperketat
JEMBER – Menjamurnya lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Jember, membuat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Jember mulai memperketat syarat pendirian paud. Ini punya maksud agar tidak semua orang atau lembaga bisa mendirikan lembaga PAUD.
Menurut Ketua Himpaudi Jember Dewi Karyaningtyas, syarat pertama yang harus dipenuhi orang atau lembaga yang ingin mendirikan PAUD adalah lokasi pendirian. “Lokasi ini penting diperhatikan, agar tidak menimbulkan penumpukan lembaga PAUD di satu wilayah,” terangnya.
Minimal dalam radius 100 sampai 200 meter di lokasi yang akan didirikan PAUD, tidak ada lembaga PAUD lain, seperti playgroup, TK, kelompok bermain, dan tempat penitipan anak. “Jika sudah ada maka harus mencari lokasi lain yang lebih memenuhi syarat,” ujarnya.
Tidak diizinkannya sebuah lembaga baru berdiri jika sudah ada lembaga sejenis, lanjut dia, semata untuk menciptakan pendidikan yang merata dan untuk semua. Dikhawatirkan, jika ada lembaga pendidikan berkumpul dalam satu wilayah, akan terjadi kesenjangan pendidikan dengan daerah lain yang hanya memiliki sedikit lembaga PAUD. Selain itu, perluasan wilayah pendirian lembaga PAUD juga dimaksudkan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat dalam mendapatkan siswa.
“Kalau nanti berkumpul beberapa lembaga dalam satu wilayah dan terjadi persaingan tidak sehat saat penerimaan siswa, bisa mengurangi fungsi sebagai lembaga pendidikan,” paparnya.
Apalagi, lanjut dia, saat ini sudah banyak lembaga PAUD yang berdiri di wilayah perkotaan dan sudah seharusnya diperhatikan pemekaran akses lembaga PAUD di wilayah pinggiran. “Setidaknya, berdasarkan data Himpaudi Jember sudah ada 332 lembaga PAUD yang ada di Jember,” ungkapnya.
Menurut dia, pendidikan anak usia dini di wilayah pinggiran masih sangat rendah. “Banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya memberi pendidikan bagi anak balita. Nah itu yang harus digarap, jangan hanya di kota saja,” tambahnya.
Tidak hanya mempertimbangkan masalah lokasi pendirian, Dewi juga mengingatkan agar orang atau lembaga yang ingin mendirikan lembaga PAUD, perlu memperhatikan sumber daya tenaga pendidiknya. Sebab, untuk menunjang keberhasilan pendidikan dan eksistensi lembaga, kemampuan tenaga pendidik yang digunakan harus memenuhi standard kualifikasi guru PAUD. “Minimal lulus SMA. Kalau bisa sarjana pendidikan luar biasa. Sehingga, pendirian PAUD bisa dipertanggungjawabkan,” katanya. Syarat lain yang juga membutuhkan perhatian, kata dia, adalah penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, seperti alat-alat permainan edukasi. (lie)
BERITA PAUD (2)
Posted on: Juli 2, 2009
sumber: http://pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id=77610
Honor Tutor PAUD di Ciamis Dipotong
Rabu, 27 Mei 2009 , 20:43:00
CIAMIS,(PRLM).-Sejumlah tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Ciamis mengeluhkan pemotongan uang insentif dari pemerintah pusat oleh induk organisasinya Himpaudi (Himpunan PAUD Indonesia) Kab. Ciamis. Mereka mendapatkan insentif sebesar Rp 1,2 juta pertahun, sedangkan besarnya potongan berkisar antara Rp 60.000– Rp 200.000.
Alasan pemotongan tersebut, yakni untuk kepentingan kas organisasi serta sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada pengurus Himpaudi kabupaten yang ikut berjuang mencairkan uang insentif tersebut. Di Kabupaten Ciamis sendiri saat ini terdapat 1.500 tutor, namun yang mendapatkan uang insentif dari peerintah pusat hanya 302 tutor.
Hanya saja alasan pemotongan yang disampaikan kepada anggota beragam, ada yang menyebutnya sebagai uang zakat profesi, namun ada pula yang menyebut dengan pajak. Demikian pula penyaluran hasil pungutan tersebut juga beragam. Pemotongan tersebut dilakukan melalui Himpaudi kecamatan, yang selanjutnya disetorkan ke Himpaudi Kabupaten Ciamis.
Menurut beberapa totor yang menolak disebutkan jatidirinya, mengungkapkan, dana hasil pemotongan tersebut dibagikan untuk beberapa bagian. Misalnya untuk Kas Himpaudi kabupaten sebesar Rp 30.000, Himpaudi kecamatan Rp 20.000 , pimpinan Himpaudi kabupaten Rp 10.000. Hal tersebut terjadi di Kota Ciamis.
Namun di Kecamatan Cisaga ada pula yang menyebut, potongan sebesar Rp 150.000. Bahkan di Kecamatan Baregbeg pungutanya sebesar Rp 200.000. Selain untuk Himpaudi, ternyata masih ada potongan sebesar Rp 75.000 untuk biaya pendaftaran seminar Himpaudi.
Sementara itu sebagai bentuk kesetiakawanan antar sesama tutor PAUD, sisa uang insentif setelah pemotongan, dibagi rata sesuai dengan jumlah tutor yang ada di tempat tersebut. “Sebenarnya uang tersebut ditransfer langsung ke rekening masing-masing tutor. Pemotongan dilakukan oleh Himpaudi kecamatan, saat berlangsung pertemuan di kecamatan. Setelah dipotong dan dibagi, dari Rp 1,2 juta hanya terima Rp 350.000,” ungkap salah seorang tutor.
Menanggapi hal itu Ketua Himpaudi Kabupaten Ciamis, Iis Rodiah Dia juga mengakui adanya pungutan tersebut sebesar Rp 30.000. Hanya saja uang tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Berdasarkan penelusurannya, ada pengurus yang menarik hingga Rp 150.000.
“Saya juga tidak pernah memerintahkan pungutan hingga ratusan ribu rupiah. Untuk pungutan uang insentif tersebut sebenarnya juga sudah diberitahukan kepada anggota. Dan dana yang terkumpul itu untuk menjalankan roda organisasi,” ujarnya.(A-101/A-50)***
BERITA PAUD
Posted on: Juli 2, 2009
sumber: http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=7&artid=2403
Guru PAUD Diminta Setor Insentif Rp 60.000
Sabtu, 23 Mei 2009 03:22:55 Kirim-kirim Print version
Lantaran mereka diminta menyetor dana rapel sebesar Rp 60.000 dari Rp 1,2 juta insentif yang diterima pada Himpaudi. Per bulannya guru PAUD menerima insentif Rp 100.000. Waktu pengambilan insentif per PAUD berbeda-beda, dimulai Januari – Mei 2009. Kalau dikalkulasikan, dari 134 guru PAUD yang terima insentif berarti terkumpul dana Rp 8.040.000.
Menurut sumber RB, Fr pemotongan tersebut dilakukan secara sepihak. “Saat kami menerima dana insentif tersebut. Tiba-tiba kami diwajibkan untuk menyetor Rp 60.000 kepada Himpaudi Kota Bengkulu. Karena masih ada yang belum terima, waktu penyetoran tidak dibatasi. Nah bagi kita yang sudah menerima insentif, diminta langsung menyetorkan uang itu. Katanya uang itu untuk kas Himpaudi,” tutur Fr.
Diakui Fr, dirinya menerima insentif awal Mei 2009 lalu. Insentif langsung ditransfer ke rekening masing-masing. “Saya terima insentif awal Mei. Dari Rp 1.200.000 tersebut kami diminta menyetor Rp 60.000 kepada Himpaudi katanya untuk diberikan pada pengurus Himpaudi yang mengurusi proses pencairan dana sehingga dana tersebut bisa cair. Tapi bukankan itu sudah tugas mereka sebagai PNS yang digaji pemerintah,” imbuh Fr.
Biasanya insentif dibayarkan per 6 bulan. “Ini bukan yang pertama kali, saat pencairan insentif tahap 1 juga dipotong. Tahap 1 kami hanya terima untuk insentif selama 6 bulan Rp 600.000, itu saya terima akhir tahun 2008 lalu. Dipotong Rp 15.000, nah sekarang malah dipotong Rp 60.000. Bukan masalah nominalnya, itu kan hak kami kok malah diminta,” kata Fr lagi.
Himpaudi mengancam akan mencoret guru PAUD yang tak menyetor dari daftar penerima insentif. “Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kami tidak menyetor Rp 60.000 nama kami akan dicoret dari daftar penerima dana insentif. Dari pada tidak dapat ya kami setor saja,” keluh Fr.
Berdasarkan Kesepakatan
Ketua Himpaudi Kota Bengkulu, Efnizar ketika dikonfirmasi mengakui memungut sumbangan Rp 60.000 dari dana insentif yang diterima guru PAUD tersebut. “Itu memang benar. Tapi sumbangan itu sudah berdasarkan kesepakatan. Kita sudah menggelar pertemuan dengan penerima insentif di Paud Anita.
Mereka sepakat menyumbang Rp 60.000 dari Rp 1.200.000 yang mereka terima untuk Himpaudi. Jumlah itu kan tidak terlalu besar,” kata Efnizar.
Rencananya uang tersebut akan digunakan untuk operasional dan kegiatan Himpaudi.
“Himpaudi ini organisasi independen, tidak punya dana. Kas kita hanya Rp 200 ribu, untuk sebuah organisasi apa cukup dengan kas sejumlah itu. Untuk itu kita cari solusinya. Salah satunya ya dengan sumbangan sukarela dari dana insentif tersebut. Soalnya kita tidak menerima dana dari pemerintah,” urai Efnizar.
Jabatan pengurus Himpaudi tidak ada hubungannya dengan status pengurus yang PNS. “Memang pengurus Himpaudi ini PNS, tapi mereka tidak menerima gaji dari jabatan di Himpaudi. Saya kira, sudah sewajarnya Himpaudi memberikan imbalan atas kerja keras mereka,” terang Efnizar.
Efnizar juga mengaku keberatan kalau Himpaudi dituding memotong dana insentif. “Memotong bagaimana? Kalau memotong dana yang mereka terima langsung kita ambil. Ini tidak, insentif tersebut kan langsung masuk ke rekening masing-masing.
Mereka kemudian secara sukarela menyetor pada Himpaudi. Yang protes, saya pikir tidak mengerti dan perduli pada organisasi. Bagaimana tidak mas, saat kita undang untuk bahas sumbangan sukarela tersebut banyak yang tidak datang. Nah sekarang malah protes,” tandas Efnizar.
Himpaudi, juga tidak memiliki inventaris layaknya organisasi. Seperti komputer dan telepon. Sekretariatnya pun belum ada. Kerap berpindah-pindah dari PAUD satu ke PAUD lain. Padahal untuk mengurus proses pencairan insentif, inventaris seperti komputer dan telepon sangat diperlukan.
“Selama ini pengurus harus mengeluarkan uang pribadi untuk mengurus proses pencairan dana. Mulai dari rekapitulasi data penerima insentif yang harus diketik. Selama ini pengurus ngerental. Biaya rental dan print dari uang mereka pribadi.
Setelah data lengkap kemudian kita fax ke pusat. Pusat kemudian menetukan siapa saja yang berhak menerima. Kita rekap lagi kemudian dikirim lagi ke pusat. Belum lagi ditambah biaya telepon dan lain-lainnya,” urai Efnizar.
Nah soal ancaman, Efnizar membantahnya. “Itu bukan wewenang kita. Yang berhak menentukan siapa yang berhak menerima itu kan pemerintah pusat. Kami tidak pernah mengancam,” tegas Efnizar.(rei)
Keluarga Besar Yayasan INSANI, pengurus dan dewan guru mengucapkan selamat kepada
APRIZA ANGRAENY, SKOM (KEPALA SEKOLAH PLAYGROUP-TKIT INSANI)
Yang dikukuhkan sebagai Ketua Umum HIMPAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia) Kabupaten Indragiri Hulu dan Pengurus FORUM PAUD Kabupaten Indragiri Hulu.
Dilantik pada hari Rabu, 01 Juli 2009 oleh Dra. Hj. Septina Primawati Rusli Zaenal, MM (Ketua Umum FORUM PAUD Provinsi Riau)
Semoga dapat menjalankan amanah dengan baik.
BERITA PAUD
Posted on: Juni 20, 2009
sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=22541
PAUD, Jembatan Keunikan Anak
TINGKAT kesadaran masyarakat untuk memberikan pendidikan pada anak usia dini sudah semakin membaik. Hal itu sejalan dengan gerakan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang digalakkan pemerintah. Hanya kesadaran tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) yang memenuhi syarat.
Ketua Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Jabar, Anna Anggraeni mengatakan, hal itu terjadi karena adanya persepsi dan cara pandang yang salah dari masyarakat. Mencampuradukkan pendidikan dengan nilai bisnis. Menganggap PAUD menjadi lahan peluang untuk mencari uang.
Yang paling fatal, bila latar belakang pendidik tidak memahami kurikulum tumbuh kembang anak, keunikan anak dan perkembangan inovasi model pembelajaran. Padahal, PAUD merupakan fasilitator yang menjembatani keunikan setiap anak. Anak dalam satu kesempatan bisa mendapat multikecerdasan.
Menyadari segala keterbatasan tersebut, Himpaudi selaku organisasi profesi yang beranggotan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD sudah membentuk pengurus mulai dari tingkat wilayah, kab./kota, dan ranting beberapa kecamatan yang satu sama lain saling berhubungan secara sinergis.
Hal itu bertujuan untuk peningkatan mutu pendidik dan saling melengkapi. Sesuai visi Himpaudi tahun 2015 menjadikan pendidik yang profesional, tangguh, berakhlak mulia, dan disyaratkan berlatar belakang S-1.
Sementara untuk percepatan sosialisasi dan peningkatan mutu pendidik, Himpaudi mengadakan pelatihan “Beyond Center and Circle Times” (BCCT).
“Respons di daerah sangat mengharukan. Mereka sangat haus ilmu dan pembelajaran. Sungguh, percepatan pelayanan yang kita berikan harus kita jaga bersama untuk kualitas pendidik tutor di lapangan,” ujar Anna.
Pelatihan swadaya dan yang terakhir kami lakukan tanggal 5-6 Juli 2008 di PAUD terbuka Bina Insani. Pada kesempatan itu, para pengurus melakukan temu pimpinan daerah dengan inovasi kemasan kegiatan. “Bukan hanya sharing, caracter building, tetapi juga pemberian materi pendidik PAUD dari Jakarta,” ujarnya. Peserta juga memeroleh materi-materi tentang penanaman budi luhur oleh pembina Bina Insani. “Semua itu diupayakan untuk mengupas sentuhan hati kiprah dan tugas profesi pendidik PAUD,” imbuhnya.
Selain itu, Himpaudi berupaya keras melalui semua komponen untuk menjaga kesinambungan PAUD nonformal dan PAUD informal, antara lain para tutor, keluarga, ibu dan bapak pengasuh, serta anggota keluarga lainnya termasuk nenek, kakek, agar kesinambungan pendidikan dengan kemasan iman dan takwa tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di rumah dan di lingkungan anak tersebut berada.
“Memang masih perlu adanya sosialisasi dan kesadaran semua pihak. Apalagi anak peniru ulung dan sangat membutuhkan rasa aman dan nyaman serta keteladanan dari sekitarnya,” ujar Anna.
Menjawab tentang dampak negatif bila lembaga PAUD tidak sesuai dengan yang disyaratkan, Anna mengatakan, akan terjadi dampak permanen, mengingat usia anak PAUD memiliki kecerdasan optimal yang dapat menyerap apa pun yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, semua metode yang terangkum dalam BCCT menjadi semacam “obat generik”.
Panduan kegiatan PAUD ini disesuaikan dengan tumbuh kembang dan dikemas dalam suasana bermain sambil belajar. Tidak lagi dengan sistem klasikal. Pendekatan lingkaran dan sentra ini didesain untuk memenuhi identitas anak bermain, mampu melahirkan minat yang pada akhirnya menumbuhkan minat pada keaksaraan. Jadi bukan dengan cara calistung.
“Jadi, tuntutan orang tua yang merasa bangga dan menuntut anak usia dini mahir calistung bukan lagi cara pandang tepat. Selain belum waktunya, juga melanggar hak anak bermain. Efeknya, akan menimbulkan kejenuhan dini pada anak. Biasanya terlihat pada usia anak kelas 4 SD dan seterusnya,” tutur Anna.
Perihal syarat sebuah lembaga PAUD yang ideal, Anna menyebutkan niat sebagai landasan awal. Sementara pengelolanya bisa PAUD nonformal, TPA, kelompok bermain, SPS yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan dan berbadan hukum. Dapat pula oleh orsos dan organisasi wanita yang memiliki susunan pengurus, pendidik yang berlatar belakang yang disyaratkan, rencana tahunan, semester, bulanan, dan harian. (Eriyanti/”PR”)***
Penulis:
BERGERAK DAN BERGERAK 
Komentar Terbaru